Sri Sultan Hamengkubuwono X: Komunikasi dan Konsistensi Kunci Meredam Konflik

Dirjen Polpum Bahtiar dalam paparannya terkait UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum mengatakan bahwa pemilu memiliki empat substansi, yaitu pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat, sarana pendorong akuntabilitas dan kontrol publik terhadap negara, empat fungsi Pemilu, dan unsur-unsur pemilu, serta empat fungsi pemilu bagi kehidupan berbangsa.

“Pemilu memiliki empat fungsi yaitu sarana membangun legitimasi, sarana penguatan dan sirkulasi elit secara periodik, sarana menyediakan perwakilan, dan sarana pendidikan politik,” ujarnya.

Bahtiar menjelaskan, beberapa upaya yang dilakukan dalam rangka penigkatan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak suaranya yaitu dengan mengadakan dialog politik dengan tokoh masyarakat, kader dan parpol baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota dalam rangka peningkatan kesadaran politik. Kemudian penguatan pokja demokrasi, pendidikan etika dan budaya politik terkait dengan seluruh pemangku kepentingan, serta pendidikan politik bagi perempuan dan kaum marjinal.

Pemerintah dan pemerintah daerah memiliki peran dalam memberikan Bantuan dan fasilitas dalam penyelenggaraan Pemilu.  Selain itu agar Pemilu berjalan dengan baik mak perlu dilakukan sosialisasi terkait pemilu.

“Sosialisasi pemilu dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti seminar, penyuluhan, spanduk, banner, iklan layanan masyarakat dan lainnya. Serta sasaran utama dari sosialisasi adalah pemilih muda dan pemilih,” lanjut Bahtiar dalam keterangannya (Kamis, 21/9).

Dalam kesempatan tersebut, anggota Komisi X DPR RI My Esti Wijayati menjelaskan terkait pemilu dan partisipasi perempuan dalam politik di Indonesia. Menurutnya, sesuai RPJMN 2015-2019 terkait keterwakilan perempuan dalam pemilu yaitu meningkatkan peranan dan keterwakilan perempuan dalam politik dan pembangunan.

“Sasaran yang akan dicapai adalah meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan. Dan meningkatnya keterwakilan perempuan dalam politik termasuk dalam proses pengambil keputusan di lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif,” papar My Esti.

Dia melanjutkan bahwa, hak perempuan untuk berpolitik ada di dalam UUD 1945 terutama pasal 27 ayat 1 serta UU 39/1999 tentang Hak asasi Manusia pasal 39, dan Konvensi PBB tentang Hak-hak Politik Perempuan tahun 1952 yang diratifikasi dengan UU 68/1958 tentang Pengesahan Konvensi Tentang Hak-hak Politik Perempuan.

Selain hak-hak yang dimiliki perempuan untuk berpolitik, ada beberapa hambatan perempuan dalam berpolitik.

“Karena perempuan yang berpolitik cenderung dianggap hanya mengerjakan pekerjaan sampingan, dan karena politik itu sendiri kerap dipersepsikan sebagai sesuatu yang kotor, kasar, dan manipulatif. Serta karena unsur pandangan agama dengan adanya beberapa orang yang masih melihat perempuan tidak sepatutnya berpolitik,” beber My Esti.

Dia menyebut beberapa rekomendasi untuk partai politik terkait peran perempuan dalam berpolitik, diantaranya partai perlu mendorong kaderisasi, keanggotaan, dan kelembagaan internal yang lebih baik dengan penerapan kuota untuk perempuan. Sedangkan untuk pemerintah perlu peningkatan jumlah kuota perempuan adalah dalam rangka memastikan implementasi pelaksanaan undang-undang yang pro perempuan.

“Peningkatan jumlah kuota perempuan adalah dalam rangka memastikan implementasi pelaksanaan undang-undang yang pro perempuan. Dan pemerintah perlu memberikan alokasi anggaran untuk melangsungkan pendidikan politik buat kaum perempuan dan khususnya mendorong kaum perempuan untuk bersedia aktif berjuang melalui lembaga-lembaga politik yang ada,” harap My Esti
sumber : merdeka.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *