Rancangan PP Bantuan Keuangan Parpol Sudah di Setneg

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5/2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (parpol) direvisi. Draf revisi Rancangan PP (RPP) tentang PP 5/2009 telah sampai di Sekretariat Negara (Setneg).

“RPP sudah di Setneg. Dikirim hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) Soedarmo, di Jakarta, Senin (4/9).

Setelah disahkan, RPP tersebut mengatur kenaikan alokasi keuangan negara untuk parpol. Jumlah anggaran untuk parpol naik dari Rp 108 menjadi Rp 1.000 per suara sah peraih kursi DPR. Menurut Soedarmo, dana bantuan negara ke parpol sesuai amanat Undang-Undang (UU) 2/2011 tentang Parpol. “Jadi jika PP ditandatangani dan dilaksanakan adalah merupakan bentuk konsistensi pemerintah dalam melaksanakan UU Parpol,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Politik Dalam Negeri (Poldagri) Direktorat Jenderal Polpum, Bahtiar menjelaskan, teknis pencairan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 6/2017 tentang Pedoman Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Parpol.

“Misalnya pencairan tahun anggaran 2017 dilaksanakan setelah pelaksanaan anggaran 2016 diaudit oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Setelah ada tindak lanjut hasil pemeriksaaan BPK atas bantuan keuangan parpol 2016, baru Kemdagri memproses transfer pencairan ke masing-masing rekening parpol,” jelas Bahtiar.

Menurutnya, parpol berpeluang mendapat kenaikan dana bantuan pada tahun ini. “Kalau diberlakukan tahun ini bisa saja, asal Menkeu (Menteri Keuangan) setuju, dimasukkan dalam APBN perubahan. Tapi yang paling rasional itu dilaksanakan APBN 2018,” ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi PP tersebut sebenarnya telah disusun sejak 2015. Namun, kondisi keuangan negara belum memungkinkan, karenanya kenaikan ditunda.

Dia berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam waktu dekat menandatangani RPP. “Mudah-mudahan (segera ditandatangani Presiden). Karena saya kan melemparnya tahun 2015, cuma kondisi keuangan mungkin baru memungkinkan sekarang, ya sudah,” kata Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/8).

Subsidi negara ke parpol berbeda-beda sejak Pemilu 1999. Sekadar diketahui, melalui PP 51/2001 tentang Bantuan Keuangan Parpol, besarannya Rp 1.000 per suara sah pemilu. Sedangkan PP No 29/2005 tentang Bantuan Keuangan Parpol mengatur alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Rp 21 juta per kursi DPR.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati telah mengirim Surat Menkeu Nomor 277/MK.02/2017 pada 29 Maret 2017 kepada Mendagri mengenai kenaikan dana parpol. Kenaikan tersebut, menurut Sri, diputuskan setelah melalui berbagai kajian, termasuk oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

sumber : kesbang.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *