Kemendagri: 12 Parpol Tidak Perlu Jalani Verifikasi

Partai politik (parpol) peserta Pemilu 2014 dipastikan tak diverifikasi untuk Pemilu 2019. Sebanyak 12 parpol tersebut otomatis menjadi peserta Pemilu 2019. Sebab, seluruh parpol dimaksud telah mengikuti verifikasi.

“Parpol yang lolos verifikasi (Pemilu 2014) kan ada 12 partai, mereka ini enggak perlu verifikasi lagi. Sudah lulus masak diuji lagi dengan alat ukur sama,” kata Direktur Politik Dalam Negeri (Poldagri) Direktorat Jenderal (Ditjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Bahtiar di Kantor Kemdagri, Jakarta, Kamis (7/9).

Dia menampik anggapan-anggapan bahwa 12 parpol juga harus menjalani verifikasi. Sejumlah anggapan itu diantaranya, rentan waktu yang sudah cukup lama serta kondisi berbeda dibanding Pemilu 2014. “Ini kan parpol bukan PT kosong yang tak ada aktivitasnya. Kantor masih beroperasi, jadi verifikasi apalagi,” tukasnya.

Saat ini, dia menjelaskan, terdapat 73 parpol yang mempunyai badan hukum. Apabila 61 parpol ingin berpartisipasi pada Pemilu 2019, maka wajib mendaftar dan diverifikasi. “Kalau mereka (61 parpol) mau daftar jadi peserta pemilu karena belum lulus, mereka harus verifikasi dulu,” jelasnya.

Dia optimistis uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait tuntutan adanya verifikasi keseluruhan tak mengganggu tahapan Pemilu 2019. Hakim-hakin konstitusi merupakan negarawan. Proses peradilan bakal cepat. “Sepertinya tidak ganggu tahapan,” ucapnya.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta parpol menyiapkan syarat verifikasi peserta Pemilu 2019. Anggota KPU Hasyim Asy’ari mengungkapkan, parpol harus memasukkan (input) data sebelum mendaftar.

Input data dimulai usai Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) resmi dibuka pada pekan depan. Pendaftaran parpol sebagai peserta Pemilu 2019, resmi dimulai pada 3 Oktober 2017. “Kalau ingin (daftar), mekanismenya harus mendaftar dan didahului input data ke Sipol,” kata Hasyim di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (5/9).

KPU akan menggelar pertemuan dengan perwakilan dari semua parpol yang telah berbadan hukum pada Senin (11/9). Tujuannya yakni menyosialisasikan Peraturan KPU (PKPU) tentang Verifikasi Parpol Peserta Pemilu Serentak 2019.

Dia menambahkan, parpol yang mengikuti Pemilu 2014 maupun parpol baru, wajib menyerahkan berkas kepada KPU. “Parpol lama hanya akan dicek kembali kelengkapan administrasinya saja. Sementara parpol baru akan menjalani verifikasi administrasi dan verifikasi faktual,” ucapnya.

sumber : beritasatu.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *